Kehadiran kapal cepat KM Kerapu I dan KM Lumba-Lumba di Kepulauan Seribu, menyisakan permasalahan baru bagi warga sekitar. Tak kurang 20 warga yang berasal dari pemilik ojek kapal, nahkoda, dan anak buah kapal (ABK) yang sehari-hari menggantungkan hidup dari jasa penyeberangan kapal tradisional memprotes pengoperasian kapal cepat itu, di Gedung Penyeberangan Dinas Perhubungan DKI di Pulau Pramuka, Kelurahan Pulaupanggang, Kecamatan Pulauseribu Utara, Minggu (2/5). Warga meminta agar kapal cepat milik Dinas Perhubungan tidak melayani penumpang, karena di samping belum disosialisasikan kepada warga sekitar, juga dikhawatirkan mematikan usaha penyeberangan kapal tradisional penduduk.
Bahkan, warga mengancam akan menggelar aksi mogok operasi kapal-kapal ojek yang selama ini melayani rute Kepulauan Seribu-Muara Angke jika protes itu tidak ditanggapi. Aksi yang terjadi sekitar pukul 13.00 ini cukup mengejutkan sejumlah calon penumpang yang akan menggunakan KM Kerapu I. Terlebih, mereka dilarang menaiki kapal dan harus mengembalikan tiket yang sudah dibeli. "Jangan berangkat, kalau berangkat juga jangan salahkan kami bila berbuat yang lebih buruk," teriak salah seorang warga, Minggu, (2/5).
Syukur, perwakilan warga lain mengatakan, aksi protes ini merupakan imbas dari kurangnya sosialisasi pihak Dinas Perhubungan terkait dengan pengoperasian KM Kerapu dan Lumba-Lumba. Dengan tarif yang nyaris sama Rp 30 ribu, tetapi fasilitas yang lebih baik membuat penumpang kapal ojek beralih ke kapal cepat. "Itu sama saja mau mematikan usaha masyarakat secara perlahan," katanya.
Fadil, salah seorang pemilik ojek kapal mengungkapkan, beroperasinya kapal cepat itu menyebabkan terjadinya penurunan penumpang. Menurutnya, dengan fasilitas subsidi kapal cepat tidak terpengaruh dengan sedikit atau banyaknya penumpang. Sementara ojek yang dikelola oleh masyarakat sangat terpengaruh dengan jumlah penumpang. "Kalau akhir pekan tidak terasa, tapi hari-hari biasa penumpang ojek turun drastis karena beralih ke kapal cepat," jelasnya.
Protes sejumlah warga tak ayal membuat calon penumpang yang sedang berlibur takut kembali ke daratan dengan menggunakan KM Kerapu milik Dinas Perhubungan. Sejumlah calon penumpang akhirnya kembali ke darat dengan menggunakan KM Pesona Alam yang merupakan milik warga setempat. Sedangkan, KM Kerapu I, KM Kerapu III, dan KM Kerapu V akhirnya balik ke Pantai Marina tanpa penumpang. "Waduh saya ke pulau mau berlibur, tapi mendapat masalah seperti ini," ungkap Japar, salah seorang pengunjung wisata yang mengaku terkejut menghadapi peristiwa tersebut.
Bupati Kepulauan Seribu Burhanuddin mengakui, cukup memaklumi aksi yang dilakukan masyarakat. Karena itu, pihaknya meminta Dinas Perhubungan mengevaluasi mekanisme pengelolaannya. "Kami akan memfasilitasi atau menengahi masalah itu agar gesekan antar pemilik ojek kapal dengan Dinas Perhubungan tidak meruncing. Saya akui sosialisasi masih kurang," ungkapnya.
Kepala Divisi Penyeberangan PT Pelita Anugerah Bahari selaku operator KM Kerapu dan Lumba-Lumba, Zulkarnaen Muchtar, mengungkapkan, mengenai trayek itu kewenangannya berada di Dinas Perhubungan. Diakuinya, aksi warga itu juga akan menghambat operasional kapal cepat. "Tapi masalah itu akan dikembalikan ke dinas, memang kami belum melaksanakan sosialisasi. Kami bersedia duduk bareng dengan pemilik ojek agar kami juga kenal dengan mereka," ujar Zulkarnaen.
Perwakilan Dinas Perhubungan DKI Bidang Perhubungan Laut, Turipno, mengatakan, pengoperasian KM Kerapu dan Lumba-Lumba merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta memberikan fasilitas transportasi yang layak bagi masyarakat Kepulauan Seribu. Menurutnya, sementara ini pengoperasian masih bersifat sosialisasi untuk mengetahui respons dan tanggapan masyarakat terhadap pelayan transportasi. "Kita siap menerima aspirasi masyarakat dan pemilik ojek, asal apa yang diminta harus sesuai dengan komitmen bersama," tandasnya.
Bahkan, warga mengancam akan menggelar aksi mogok operasi kapal-kapal ojek yang selama ini melayani rute Kepulauan Seribu-Muara Angke jika protes itu tidak ditanggapi. Aksi yang terjadi sekitar pukul 13.00 ini cukup mengejutkan sejumlah calon penumpang yang akan menggunakan KM Kerapu I. Terlebih, mereka dilarang menaiki kapal dan harus mengembalikan tiket yang sudah dibeli. "Jangan berangkat, kalau berangkat juga jangan salahkan kami bila berbuat yang lebih buruk," teriak salah seorang warga, Minggu, (2/5).
Syukur, perwakilan warga lain mengatakan, aksi protes ini merupakan imbas dari kurangnya sosialisasi pihak Dinas Perhubungan terkait dengan pengoperasian KM Kerapu dan Lumba-Lumba. Dengan tarif yang nyaris sama Rp 30 ribu, tetapi fasilitas yang lebih baik membuat penumpang kapal ojek beralih ke kapal cepat. "Itu sama saja mau mematikan usaha masyarakat secara perlahan," katanya.
Fadil, salah seorang pemilik ojek kapal mengungkapkan, beroperasinya kapal cepat itu menyebabkan terjadinya penurunan penumpang. Menurutnya, dengan fasilitas subsidi kapal cepat tidak terpengaruh dengan sedikit atau banyaknya penumpang. Sementara ojek yang dikelola oleh masyarakat sangat terpengaruh dengan jumlah penumpang. "Kalau akhir pekan tidak terasa, tapi hari-hari biasa penumpang ojek turun drastis karena beralih ke kapal cepat," jelasnya.
Protes sejumlah warga tak ayal membuat calon penumpang yang sedang berlibur takut kembali ke daratan dengan menggunakan KM Kerapu milik Dinas Perhubungan. Sejumlah calon penumpang akhirnya kembali ke darat dengan menggunakan KM Pesona Alam yang merupakan milik warga setempat. Sedangkan, KM Kerapu I, KM Kerapu III, dan KM Kerapu V akhirnya balik ke Pantai Marina tanpa penumpang. "Waduh saya ke pulau mau berlibur, tapi mendapat masalah seperti ini," ungkap Japar, salah seorang pengunjung wisata yang mengaku terkejut menghadapi peristiwa tersebut.
Bupati Kepulauan Seribu Burhanuddin mengakui, cukup memaklumi aksi yang dilakukan masyarakat. Karena itu, pihaknya meminta Dinas Perhubungan mengevaluasi mekanisme pengelolaannya. "Kami akan memfasilitasi atau menengahi masalah itu agar gesekan antar pemilik ojek kapal dengan Dinas Perhubungan tidak meruncing. Saya akui sosialisasi masih kurang," ungkapnya.
Kepala Divisi Penyeberangan PT Pelita Anugerah Bahari selaku operator KM Kerapu dan Lumba-Lumba, Zulkarnaen Muchtar, mengungkapkan, mengenai trayek itu kewenangannya berada di Dinas Perhubungan. Diakuinya, aksi warga itu juga akan menghambat operasional kapal cepat. "Tapi masalah itu akan dikembalikan ke dinas, memang kami belum melaksanakan sosialisasi. Kami bersedia duduk bareng dengan pemilik ojek agar kami juga kenal dengan mereka," ujar Zulkarnaen.
Perwakilan Dinas Perhubungan DKI Bidang Perhubungan Laut, Turipno, mengatakan, pengoperasian KM Kerapu dan Lumba-Lumba merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta memberikan fasilitas transportasi yang layak bagi masyarakat Kepulauan Seribu. Menurutnya, sementara ini pengoperasian masih bersifat sosialisasi untuk mengetahui respons dan tanggapan masyarakat terhadap pelayan transportasi. "Kita siap menerima aspirasi masyarakat dan pemilik ojek, asal apa yang diminta harus sesuai dengan komitmen bersama," tandasnya.
beritajakarta.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar